Profil PA Painan

Pengadilan Agama Painan berdiri sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah telah ada berdasarkan Stb.1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No.638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, Undang-undang biaya, Keputusan Wali Negara Sumatera Timur serta Peraturan Swapraja dan Adat.

Ketika pengadilan-pengadilan Swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan Peradilan Agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Painan). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura, Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera.

Dalam Penetapan Menteri Agama No.58 tahun 1957 tersebut diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk Wilayah Sumatera Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Painan, Disamping itu dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri yaitu Kabupaten Pesisir Selatan.

Sampai saat ini tidak ditemukan data-data yang akurat mengenai sejarah awal pembentukan dan berdirinya Pengadilan Agama Painan, akan tetapi menurut beberapa karyawan senior, dari awalnya Pengadilan Agama Painan terletak di Jl. Dr. Moh. Hatta Painan – Kabupaten Pesisir Selatan (sampai sekarang belum ada perubahan lokasi kantor).

Status awal Pengadilan Agama Painan termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Padang dengan nama Mahkamah Syari’ah Padang di Painan (sebagai perwakilan). Kemudian dalam rangka pemenuhan kebutuhan kepada masyrakat maka Pengadilan Agama Painan mulai berdiri sendiri (tidak ditemukan data akurat kapan mulai berdiri sendiri).

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua asset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserahterimakan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Painan pun secara otomatis berada di bawah Mahkamah Agung. Pada tahun 2006 gedung baru Pengadilan Agama Painan mulai dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2006 dan 2007 yang selesai pada tahun dan ditempati pada 2007 sampai sekarang.

TOKOH PADA PENGADILAN AGAMA PAINAN

NO	NAMA	PERIODE	KETERANGAN
1.	ZAINUDIN YAHYA	1963 – 1970	–
2.	M. YUNUS MALIN SUTAN	1970 – 1976	–
3.	ALI APAN	1976 – 1979	–
4.	Drs. AJIS JAMAN GANI	1979 – 1985	–
5.	M. HUSNI Dt. MUNCAK, B.A.	1985 – 1994	–
6.	Drs. HAMDANI S	1994 – 1996	–
7.	MUALIMIN AHMAD, S.H.	1996 – 2001	–
8.	Drs. DJASRIL DARWIS	2001 – 2004	–
9.	Drs. AMRIDAL, S.H.	2004 – 2007	–
10.	Drs. H. ANHAR, M.HI.	2007 – 2012	–
11.	Drs. SURYA, S.H.	2012 – sekarang	–