“Pengadilan Agama Painan Ikuti Pembinaan Penguatan Layanan Status, Pemberhentian, dan Hak Kepegawaian ASN Secara Virtual”

Painan | 22 Juli 2026

Pengadilan Agama Painan mengikuti kegiatan Penguatan dan Percepatan Kualitas Layanan Status, Pemberhentian, dan Hak Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (21/07/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran kepegawaian Pengadilan Agama Painan dari ruang media center satuan kerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat undangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 292/BUA.2/UND.KP/VII/2026.

Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan status kepegawaian ASN, proses dan mekanisme pemberhentian ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan penjelasan mengenai hak-hak kepegawaian yang melekat kepada ASN, baik selama masa kedinasan maupun setelah memasuki masa pensiun atau pemberhentian.

Selama kegiatan berlangsung, peserta memperoleh pemaparan mengenai berbagai kebijakan dan regulasi terbaru di bidang kepegawaian yang disampaikan oleh narasumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung bersama instansi terkait. Materi yang diberikan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola kepegawaian dalam melaksanakan tugas secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan Pengadilan Agama Painan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian serta memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan status, pemberhentian, dan hak ASN dapat diterapkan secara optimal di lingkungan satuan kerja.

Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Painan, khususnya yang mengelola bidang kepegawaian, semakin memahami regulasi yang berlaku sehingga mampu memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.