Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Painan

Logo Artikel

Pedoman Pengelolaan Kepegawaian

Pedoman Pengelolaan Kepegawaian

Diposting pada

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
  8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara  Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  9. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: Per-1/DJA/2020 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
  12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 209/KMA/SK/VII/2020 tentang Penetapan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 248/KMA/SK/XII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian
  16. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia
  17. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 578/SEK/SK/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  18. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
  19. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Melalui Aplikasi e-Kinerja
  20. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
  21. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan
  22. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor:02/DjA/KP.04.6/11/2022 tentang Ketentuan Pengangkatan Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama
  23. Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
  24. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional
  25. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan
  26. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:187/SEK/SK/IV/2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
  27. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:212/SEK/SK.KP5.3/II/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya
  28. Peratran Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  29. Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
  30. Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
  31. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara
  32. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjelasan Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Anak Pegawai Negeri Sipil Yang Berhak Menerima Tunjangan Keluarga

Ditempatkan di bawah: Konten Menu

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Skip to content