“PA Painan Ikuti Sosialisasi PERMA Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen”

Painan | Kamis, 09 April 2026

Pengadilan Agama (PA) Painan yang dihadiri Ketua PA Painan, Ibu Zakiyah Ulya, S.H.I didampingi Hakim dan Panitera PA Painan Bapak Jacki Efrizon, S.H beserta jajaran Staff Kepaniteraan menghadiri dan mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen secara daring yang bertempat di ruang Media Center PA Painan.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber, yaitu Y.M. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., yang memberikan pemaparan mendalam terkait substansi dan implementasi peraturan tersebut dalam praktik peradilan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para hakim, panitera, serta pegawai terkait mengenai mekanisme dan prosedur dalam menangani gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menjadi penting mengingat meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa keuangan.

Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa regulasi ini merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memperkuat akses keadilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, khususnya dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Materi sosialisasi mencakup aspek teknis tata cara pengajuan gugatan, kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara, hingga prosedur penyelesaian yang efektif dan efisien. Selain itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan guna memperdalam pemahaman terhadap implementasi peraturan tersebut.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur Pengadilan Agama Painan dapat mengimplementasikan ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2025 dengan baik dan profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang optimal serta menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara lebih efektif.