Media Informasi dan Publikasi Pengadilan Agama Painan

Logo_EVP
Logo Artikel

Jenis Perkara

Uncategorised

Jenis Perkara

Diposting pada

Jenis Perkara Yang di Tangani di Pengadilan Agama Painan

A. PERKAWINAN
1. Izin Poligami
2. Pencegahan Perkawinan
3. Penolakan Perkawinan oleh PPN
4. Pembatalan Perkawinan
5. Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri
6. Cerai Talak
7. Cerai Gugat
8. Harta Bersama
9. Penguasaan Anak/Hadonah
10. Nafkah Anak oleh Ibu
11. Hak-hak bekas Isteri
12. Pengesahan Anak
13. Pencabutan Kekuasaan orang tua
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali
16. Penunjukan orang lain sebagai wali
17. Ganti Rugi terhadap wali
18. Asal usul anak / Pengangkatan Anak
19. Penolakan kawin campuran
20. Isbat Nikah
21. Izin kawin
22. Dispensasi Kawin
23. Wali Adhol
B. EKONOMI SYARI’AH
C. WARIS
D. WASIAT
E. WAKAF
F.ZAKAT/INFAQ/SHODAQAH
G. PENETAPAN AHLI WARIS
H. P3PH
I. DERDER VERZET                                   
J. Lain-lain

Prosedur Pengaduan

Diposting pada

PROSEDUR PENGADUAN DI PENGADILAN AGAMA PAINAN

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Painan kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Painan dan kami akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

 

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Painan

1. Secara lisan

  • Melalui telepon (0756) 21307 Fax (0756) 21707, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
  • Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Painan.

2. Secara tertulis

  • Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Painan, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke alamat kantor Jalan Dr.Moh.Hatta Painan.
  • Melalui e-mail pa.painan@pta-padang.go.id atau website Pengadilan Agama Painan dengan klik tautan ini : http://pa-painan.go.id 
  • Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.


Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Painan

  • Pengadilan Agama Painan akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
  • Pengadilan Agama Painan akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
  • Pengadilan Agama Painan akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
  • Pengadilan Agama Painan hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor

Keberatan Informasi

Diposting pada

Prosedur Keberatan Informasi

Mekanisme Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi

Prosedur Keberatan atas Permintaan Informasi

A. Syarat dan Tata Cara Pengajuan Keberatan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

  1. Adanya penolakan atas permintaan informasi, berdasarkan alasan pengecualian informasi publik
  2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala
  3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
  4. Permintaan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
  5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar dan/atau
  7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

2. Pengajuan Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Layanan Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

3. Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasa, pengajuan keberatan harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengajuan keberatan dilakukan dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya alasan pengajuan keberatan.

5. Pengajuan keberatan dapat diunduh melalui link tautan berikut.

6. Pemohon mengisi formulir keberatan yang disediakan Pengadilan dan Petugas Layanan Informasi memberikan salinannya kepada Pemohon, formulir dapat diunduh di sini

7. Keberatan secara non-elektronik dilakukan dengan cara:

  • a. Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi; atau
  • b. Pemohon mengisi formulir keberatan dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada atasan PPID

B. Registrasi Pengajuan Keberatan

  1. Pemohon mengajukan keberatan ke Petugas Layana Informasi dengan mengisi formulir keberatan.
  2. Formulir paling kurang memuat: a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan; b. nomor pendaftaran permintaan informasi publik; c. tujuan penggunaan informasi publik; d. identitas lengkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; e. alasan pengajuan keberatan; f. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas pelayanan informasi; g. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan h. nama dan tanda tangan petugas layanan informasi yang menerima pengajuan keberatan.
  3. Petugas layanan informasi harus memberikan tanda bukti penerimaan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya.
  4. Dalam hal Pemohon Informasi Publik datang langsung dan merupakan Penyandang Disabilitas maka dapat dibantu oleh Petugas Layanan lnformasi dalam pengisian formulir keberatan.
  5. Petugas Layanan Informasi wajib memberikan nomor pendaftaran keberatan setelah Pemohon Informasi Publik mengisi formulir keberatan.
  6. Petugas Layanan Informasi harus memberikan salinan formulir keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  7. Petugas Layanan Informasi wajib menyimpan salinan formulir keberatan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti pengajuan keberatan.
  8. PPID dibantu Petugas Layanan Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan dan meneruskannya kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak permohonan diajukan.
  9. Register paling kurang memuat:
    a. nomor registrasi pengajuan keberatan;
    b. tanggal diterimanya keberatan;c. identitas lengkap Pemohon lnformasi Publik yang mengajukan keberatan dan/ atau kuasanya;
    d. nomor pendaftaran permintaan Informasi Publik;e. Informasi Publik yang diminta;
    f. tujuan penggunaan Informasi;
    g. alasan pengajuan keberatan;
    h. alasan penolakan/pemberian; dan
    i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

C. Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan keberatan diregister.
  2. Atasan PPID meminta pertimbangan Dewan Pertimbangan dalam menyusun tanggapan tertulis atas permohonan keberatan.
  3. Tanggapan tertulis dari atasan PPID paling kurang memuat:a. Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan: b.Nomor surat tanggapan atas keberatan; c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan keberatan
  4. Dalam hal Atasan PPID menolak memberikan Informasi berdasarkan alasan pengecualian Informasi Publik, wajib menyertakan surat keputusan pengecualian Informasi.
  5. PPID melalui Petugas Layanan Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID secara elektronik atau nonelektronik kepada Pemohon atau kuasanya paling lambat dalam waktu 1 (satu) Hari sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan ditembuskan ke Dewan Pertimbangan, adapun untuk Pelaksana pada pengadilan tingkat pertama dari pengadilan tingkat banding ditembuskan ke Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  6. Pemohon yang tidak puas dengan keputusan Atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesa ian sengketa Informasi kepada Komisi lnformasi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan Atasan PPID.

Hak Pemohon Informasi

Diposting pada

 

Hak Hak Pemohon Informasi

 

Hak Pemohon informasi

Hak Pemohon informasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
  – Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  – Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  – Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  – Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Selain hak-hak diatas, pemohon informasi juga berhak atas :

1. Hak untuk memperoleh pelayanan informasi
2. Hak untuk mengetahui standar dan maklumat pelayanan
3. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengaduan atas pelayanan informasi yang yang diberikan
4. Hak untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi

Hak Memperoleh Pelayanan Informasi

Berdasarkan SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan Pemohon informasi berhak memperoleh pelayanan informasi berupa :

1. Informasi yang harus diumumkan oleh setiap Pengadilan setidaknya meliputi informasi:
  1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
  2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
  3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
  4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
  5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu.
  7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
  9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
  10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.
     
2. Perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f adalah:
  a. korupsi;
  b. terorisme;
  c. narkotika psikotropika;
  d. pencucian uang; atau
  e. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
     
3. Inforrnasi yang hams diumumkan oleh Mahkamah Agung selain dari yang disebutkan dalam ayat (1) adalah:
  a. Peraturan Mahkamah Agung;
  b. Surat Edaran Mahkamah Agung;
  c. Yurisprudensi Mahkamah Agung;
  d. laporan tahunan Mahkamah Agung;
  e rencana strategis Mahkamah Agung;
  f. pembukaan pendaftaran untuk pengisian posisi Hakim atau Pegawai.

Hak Mengetahui Standart dan Maklumat Pelayanan

Pemohon berhak mengetahui Standar Pelayanan Pengadilan yang telah disusun oleh Pengadilan, dimana berdasarkan SK KMA RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan di Pengadilan, Standar Pelayanan yang tersusun memuat :

1. Dasar Hukum
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu
4. Biaya/ Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Sarana dan Prasarana
7. Kompetensi Pelaksana
   
Dan juga secara umum Pengadilan mnyediakan pelyanan sebagai berikut :
1. Pelayanan adminidtrasi persidangan
2. Pelayanan bantuan hukum
3. Pelayanan pengaduan
4. Pelayanan permohonan informasi

Hak Mengajukan Keberatan

Berdasarkan pasal 30 BAB VI SK KMA RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan dalam hal :

1. Permohonan ditolak dengan alasan informasi tersebut tidak dapat diakses publik
2. Tidak tersedia informasi yang harus diumumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6
3. Permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya
4. Pengenaan biaya yang melebihi dari yang ditetapkan Ketua Pengadilan, atau
5. Informasi tidak diberikan sekalipun telah melebihi jangka waktu yang diatur dalam ketentuan ini

Hak Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Keberatan Informasi

Setiap Pemohon Informasi berhak mengetaui mekanisme penyelesaian pengaduan dan keberatan terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pasal 37, 38, dan 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang prosesnya sebagai berikut :

Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi

Pasal 37
  1. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan oleh komisi informasi pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
  1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 38
  1. Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  1. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

Pasal 39
Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

 

 

 

Biaya Informasi

Diposting pada

Biaya Perolehan Salinan Informasi Pengadilan Agama Painan

Biaya perolehan salinan informasi Pengadilan Agama Painan:

1) Informasi Elektronik diberikan tanpa biaya/secara cuma -cuma; dan

2) Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikenakan biaya yang meliputi biaya penggandaan dan biaya transportasi jika menggunakan sarana berbayar.

Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman.

Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi dan Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima.
Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan tidak dikenakan biaya PNBP.

Sumber:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Painan Nomor 127/KPA.W3-A12/KP.00.2/I/2024 tentang Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Painan

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Painan

Diposting pada

A. TUGAS POKOK

Sesuai dengan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

    · Perkawinan,

    · Waris,

    · Wasiat,

    · Hibah,

    · Wakaf,

    · Zakat,

    · Infaq,

    · Shadaqah; dan

    · Ekonomi syari’ah.

B. FUNGSI

Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).

6. Fungsi Lainnya:

   a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

   b) Pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Sejarah Pengadilan Agama Painan

Diposting pada

SEJARAH PENGADILAN AGAMA PAINAN

Pengadilan Agama Painan berdiri sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah telah ada berdasarkan Stb.1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No.638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, Undang-undang biaya, Keputusan Wali Negara Sumatera Timur serta Peraturan Swapraja dan Adat.

Ketika pengadilan-pengadilan Swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan kelangsungan Peradilan Agama diragukan secara hukum. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Painan). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP No.45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura, Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera.

Dalam Penetapan Menteri Agama No.58 tahun 1957 tersebut diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk Wilayah Sumatera Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Painan, Disamping itu dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri.

Sampai saat ini tidak ditemukan data-data yang akurat mengenai sejarah awal pembentukan dan berdirinya Pengadilan Agama Painan, akan tetapi menurut beberapa karyawan senior, dari awalnya Pengadilan Agama Painan terletak di Jl. Dr. Moh. Hatta Painan – Kabupaten Pesisir Selatan (sampai sekarang belum ada perubahan lokasi kantor).

Status awal Pengadilan Agama Painan termasuk ke dalam wilayah yuridiksi Padang dengan nama Mahkamah Syari’ah Padang di Painan (sebagai perwakilan). Kemudian dalam rangka pemenuhan kebutuhan kepada masyrakat maka Pengadilan Agama Painan mulai berdiri sendiri (tidak ditemukan data akurat kapan mulai berdiri sendiri).

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua aset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserah terimakan sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama Painan pun secara otomatis berada di bawah Mahkamah agung.  Pada tahun 2006  gedung baru Pengadilan Agama Painan mulai dibangun dengan DIPA tahun anggaran 2006 dan 2007 yang selesai pada tahun dan ditempati pada 2007 sampai sekarang. Download 

Skip to content