Artikel Untuk Isi Menu

Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan Pengadilan

DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN ORGANISASI
1	Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
3	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi
5	KMA Nomor 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama
6	Peraturan Menpan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
7	Peraturan Menpan Nomor 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
8	Perma Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
9	PERMA Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
10	PERMA Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
11	PERMA Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN KEPEGAWAIAN
1	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menjelaskan Tentang Jabatan Fungsional, Hak-Hak Yang Di Dapat Oleh ASN
3	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
4	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
5	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil
6	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
7	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
8	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  25   Tahun  1994 Tentang Tanda   Kehormatan  Tanda  Satyalancana  Karya  Satya
9	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10	PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan
12	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
13	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
14	Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
15	Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegwai Negeri Sipil Elektronik
16	PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
17	PERKA BKN Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat PNS Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah
18	Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
19	KMA Nomor 192/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama.
20	KMA Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaharuan Pola Promosi Dan Mutasi Kepaniteraa di Lingkungan Peradilan Agama
21	SEMA Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Promosi dan Mutasi Pegawai
22	PERMA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
23	PERMA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
24	Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/KMA/SK/V/2009 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/Sk/V/2008
25	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
26	Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN UMUM
1	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
3	Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. PER 43/PB/2014 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
4	Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 Tentang Pokok Pokok Kearsipan
5	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara
6	KMA No. 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I
7	PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
8	PERPES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
9	PMK No. 57/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
10	Permenpan RB Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
11	Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah RI No. 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara
12	PMK No. 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN
13	PMK No. 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan BMN Berupa Rumah Negara
DAFTAR PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1	UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3	UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara
4	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
6	PP NO 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7	Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung
8	Peraturan Menteri Keuangan No. 171 /PMK.02/2013 Tentang Penyusunan dan Pengesahan DIPA
9	Peraturan Menteri Keuangan No. 113 /PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
10	Peraturan Menteri Keuangan No. 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi Anggaran Tahun 2018
11	Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/2018 Tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Keuangan Nomor 49/PMMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
12	Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.05/2016 Tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai ASN
13	Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
14	Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
15	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pembayaran Melalui Mekanisme Pemberian Kuasa Pengguna Anggaran
16	PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
17	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.03/PB/2010 Tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satker dan Perkiraan Dana Harian KPPN
18	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.40/PB/2016 Tentang Perubahan ketiga atas PER/57/PB/2012 tentang Tata Cara Penerbitan SPM dan SP2D
19	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara
20	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.80/PB/2011 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar
21	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 034/SEK/SK/VI/2010 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya di Seluruh Indonesia
22	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/SEK/SK/I/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012
23	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI TentangPenunjukan pejabat kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja di lingkungan MA.RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya

 

Pedoman Pengawasan

A. TATA TERTIB UMUM

Pihak pengadilan memiliki panduan mengenai tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim.
2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana.
3. Mengenakan pakaian yang sopan.
4. Berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasehat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas.
5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan “Yang Mulia” dan seorang Penasihat Hukum dengan sebutan “Penasihat Hukum”

Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang:

1. Senjata api
2. Benda tajam
3. Bahan peledak
4. Peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang.

Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas. Siapa saja yang kedapatan membawa salah satu dari benda diatas akan diminta untuk menitipkannya di tempat penitipan khusus di luar ruang sidang. Ketika yang bersangkutan hendak meninggalkan ruang sidang, petugas keamanan dapat mengembalikan berbagai benda tersebut. Bahkan, pengunjung yang kedapatan membawa berbagai benda tersebut diatas ke dalam ruang sidang dapat dikenai dengan tuntutan pidana.

1. Dilarang membuat kegaduhan, baik didalam maupun diluar ruang sidang
2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan
3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang.
4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan.
5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang
6. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan
7. Membuang sampah pada tempatnya.
8. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya ijin tertulis dari Ketua Pengadilan.
9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, di mohon untuk meminta ijin terlebih dahulu kepada Majelis Hakim

Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat jalannya sidang perkara, tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang perkara tersebut, diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menghormati institusi Pengadilan seperti yang telah disebutkan diatas.
2. Wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan diatas.
3. Dilarang berbicara dengan pengunjung yang lain selama sidang berlangsung.
4. Dilarang berbicara memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
5. Dilarang memberikan komentar/saran/tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama persidangan tanpa ijin Majelis Hakim.
6. Dilarang berbicara keras diluar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu jalannya persidangan.
7. Dilarang keluar masuk ruang persidangan untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu jalannya persidangan.
8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang persidangan harus meminta ijin kepada Majelis Hakim

Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam persidangan pidana, yaitu:

1. Bila anda adalah saksi atau terdakwa yang tidak ditahan, diharapkan datang 15 menit sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada Panitera Pengganti dan pada Jaksa yang menangani perkara tersebut
3. Sebelum dimulainya sidang pengadilan, panitera, Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum dan pengunjung yang hadir haruslah sudah duduk di tempatnya masing-masing. Semua orang harus berdiri ketika Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang.
4. Para saksi dipanggil satu demi satu untuk memasuki ruang sidang, yang diputuskan oleh Ketua Majelis Hakim, sesudah mendengarkan masukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau Penasihat Hukum dari terdakwa. Sesudah seorang saksi memberikan kesaksian, yang bersangkutan diwajibkan untuk duduk di area pengunjung dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang lain. Seorang saksi sidang dapat meninggalkan ruang sidang sesudah mendapatkan ijin dari Ketua Majelis Hakim, kecuali bila Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum terdakwa menginginkan saksi tersebut untuk tetap berada di ruang sidang.

 

B. TATA TERTIB PERSIDANGAN

1. Pada saat Majelis Hakim Memasuki dan Meninggalkan Ruang Sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati.
   Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
2. Pengunjung sidang dilarang makan, nimum, merokok, membaca Koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang (HP agar dimatikan/ tidak menelpon atau menerima telepon via HP).Dalam Ruang Sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.
3. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di Panitera Muda Pidana;
   Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua Sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
4. Tanpa Surat Perintah, Petugas Keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan Penggeledahan Badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
5. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Sidang.
6. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati Tata Tertib Persidangan, dan setelah Hakim Ketua Sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar Tata Tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan Penuntutan terhadap pelakunya.

 

*SUMBER : PERMA NOMOR 6 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL PERSIDANGAN DAN KEAMANAN DALAM LINGKUNGAN PENGADILAN

BERDASRKAN KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MA-RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009)

Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 Tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 Tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

1.	Berprilaku Adil
	Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.
2.	Berprilaku Jujur
	Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.
3.	Berprilaku Arif dan Bijaksana
	Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.
4.	Berprilaku Mandiri
	Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.
5.	Berintegritas Tinggi
	Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6.	Bertanggungjawab
	Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.
7.	Menjunjung Tinggi Harga Diri
	Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan
8.	Berdisiplin Tinggi
	Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
9.	Berprilaku Rendah Hati
	Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
10.	Bersikap Profesional
	Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Prosedur Mediasi

Prosedur tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak
2. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
3. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut
4. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali
5. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan

 

 

SURAT MENYURAT PENGADILAN AGAMA PAINAN

TAHUN 2020

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	TUJUAN	PERIHAL
1.	02 Januari 2020	W3-A12/01/OT.01.1/I/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Desember 2019
2.	16 Januari 2020	W3-A12/042/HK.05/I/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Daftar Inventaris Masalah
3.	28 Januari 2020	W3-A12/210/PL.07/I/2020	Kepala KPKNL Padang	Laporan Wasdal TA 2019
4.	29 Januari 2020	W3-12/223/KP.04.1/I/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Permohonan Cuti An. Isrizal Anwar
5.	31 Januari 2020	W3-A12/71/OT.01.1/I/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Januari 2020
6.	31 Januari 2020	W3-A12/234/KU.04.2/I/2020	Kanwil DJPB Padang	Laporan PNBP Bulan Januari 2020
7.	03 Pebruari 2020	W3-12/236/KP.05.8/II/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Absen Bulan Januari 2020
8.	12 Pebruari 2020	W3-A12/258/KU.04.2/I/2020	Kanwil DJPB Padang	Usul Revisi Anggaran
9.	12 Pebruari 2020	W3-12/259/KP.05.4/II/2020	Pengadilan Agama Sawahlunto	Surat Turut berdukacita
10	23 Maret 2020	W3-A12/365/OT.01.1/III/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Peningkatan Kewaspadaan Tentang Infeksi Covid
11	01 April 2020	W3-12/394/KP.05.8/IV/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Absen Bulan Maret 2020
12	13 Mei 2020	W3-12/453/HM.00/V/2020	Biro Hukum dan Humas MA-RI	Pengiriman Bantuan Mahkamah Agung Peduli
13	22 Mei 2020	W3-12/461/HM.00/V/2020	Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI	Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Awal Syawal 1441 H
14	01 Juni 2020	W3-A12/481/OT.01.1/III/2020	Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Mei 2020
15	02 Juni 2020	W3-A12/474/KU.04.2/VI/2020	Kanwil DJPB Sumbar	Laporan PNPB Bulan Mei 2020
16	30 Juni 2020	W3-A12/312/OT.01.2/VI/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Juni 2020
17	30 Juni 2020	W3-A12/525/HM.00/VI/2020	Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI	Pendataan Inovasi Teknologi Informasi
18	01 Juli 2020	W3-A12/559/KU.04.2/VII/2020	Kanwil DJPB Sumbar	Laporan PNPB Bulan Juni 2020
19	03 Agustus 2020	W3-12/394/KP.05.8/IV/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Absen Bulan Juli 2020
20	30 Agustus 2020	W3-A12/432/OT.01.2/VIII/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Agustus 2020
21	01 Sept 2020	W3-A12/768/KU.04.2/IX/2020	Kanwil DJPB Sumbar	Laporan PNPB Bulan Agustus2020
22	03 Sept 2020	W3-12/770/KP.05.8/IV/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Absen Bulan Agustus 2020
23	30 Sept 2020	W3-A12/524/OT.01.2/IX/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan September 2020
24	01 Oktober 2020	W3-A12/785/KU.04.2/IX/2020	Kanwil DJPB Sumbar	Laporan PNPB Bulan September 2020
25	13 Oktober 2020	W3-A12/544/PP.00/X/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Data Sita, Eksekusi, e-Litagasi dan permasalahannya
26	03 Nov 2020	W3-12/837/KP.05.8/XI/2020	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Absen Bulan Oktober 2020

 

 

SURAT MENYURAT PENGADILAN AGAMA PAINAN

TAHUN 2019

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	TUJUAN	PERIHAL
1	04 Jan 2019	W3-A12/163/KU.01/I/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Permintaan Nama Pejabat Pengadaan
2	07 Jan 2019	W3-A12/173/KU.01/I/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Pengusulan Penetapan Zona Integritas
3	14 Jan 2019	W3-A12/022/HK.05.1/I/2019	Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi	Mohon Bantuan Panggilan Sidang I
4	31 Jan 2019	W3-A12/153/OT.01.1/I/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Januari 2019
5	01 Peb 2019	W3-A12/202/KU.01/I/2019	Kanwil DJPB Sumbar	Laporan PNBP Januari 2019
6	28 Peb 2019	W3-A12/103/OT.01.1/I/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Pebruari 2019
7	01 Mar 2019	W3-A12/240a/KP.01.2/III/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Pemohonan Cuti Sakit
8	04 Mar 2019	W3-A12/245/KP.01.2/III/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Pemohonan Cuti Tahunan
9	08 Mar 2019	W3-A12/134/HK.05/III/2019	BPK RI	Permintaan Dokumen Penatausahaan PNBP
10	26 Mar 2019	W3-A12/134/HK.05/III/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Pengadaan Toga dan Kalung Jabatan Hakim
11	29 Mar 2019	W3-A12/103/OT.01.1/III/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan Maret 2019
12	25 April 2019	W3-A12/237/HM.02.03/IV/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Data Admin e-LHKPN
13	26 April 2019	W3-A12/375/HM.00/IV/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Pengisian Kuisiner Survey
14	30 April 2019	W3-A12/267/Hk.05/IV/2019	Ketua Pengadilan Agama Wamena	Permohonan Pengambilan Akta Cerai
15	09 Mei 2019	W3-A12/391/KU.01/V/2019	Kabag Perenc&Kepeg PTA Padang	Informasi Permasalahan Sidkel
16	22 Mei 2019	W3-A12/429/KP.04.6/V/2019	Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh	Undangan Pelantikan Hakim
17	23 Mei 2019	W3-A12/434/KP.04.6/V/2019	Ketua Pengadilan AGama Lubuk Basung	Permohonan Izin
18	19 Juni 2019	W3-A12/481/OT.01.1/VI/2019	Sekretaris PTA PAdang	Tambahan Data Dukung Sewa Rumah Dinas Hakim
19	25 Juni 2019	W3-A12/497/HM.00/VI/2019	Ketua PA Blambangan Umpu	Undangan Pelantikan
20	08 Agust 2019	W3-A12/497/HM.00/VIII/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Permohonan Cuti Tahunan
21	30 Agust 2019	W3-A12/434/KP.04.6/V/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Absen Bulan Agustus 2019
22	30 Sept 2019	W3-A12/497/OT.01.2/IX/2019	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang	Laporan Perkara Bulan September 2019

 

 

 

SURAT KELUAR TAHUN 2018

1. Permintaan Koreksi Data SPM / SP2D, clik disini

2. Undangan Penandatanganan Kontrak Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor, clik disini 

3. Permohonan Izin a.n. Safriadi, clik disini

4. Surat Pengiriman Data Kebutuhan Implementasi e-Court, clik disini 

5. Surat Pengiriman Username e-court, clik disini

 

SURAT MASUK TAHUN 2018

1. Undangan Pelantikan a.n. Hasan Basri SY, clik disini

2. Undangan Peresmian Lapangan Tenis Pengadilan Agama Solok, clik disini

3. Undangan Pembinaan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, clik disini

4. Undangan Monitoring dan Evaluasi, clik disini

5. Undangan Penyerahan DIPA Tahun 2019, clik disini

 Laporan Perkara Bulan Pebruari 2019

Ketua Pengadilan Agama Wamena

03 Pebruari 2020

W3-12/236/KP.05.8/II/2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Laporan Absen Bulan Januari 2020

DATA HUKUMAN HAKIM ATAU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2023

No.	Tanggal	Nama, Jabatan	Kesalahan	Hukuman / Sanksi
				Lisan	Tertulis	Ringan	Sedang	Berat
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

DATA HUKUMAN HAKIM ATAU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2022

No.	Tanggal	Nama, Jabatan	Kesalahan	Hukuman / Sanksi
				Lisan	Tertulis	Ringan	Sedang	Berat
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

DATA HUKUMAN HAKIM ATAU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2021

No.	Tanggal	Nama, Jabatan	Kesalahan	Hukuman / Sanksi
				Lisan	Tertulis	Ringan	Sedang	Berat
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

DATA HUKUMAN HAKIM ATAU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2020

No.	Tanggal	Nama, Jabatan	Kesalahan	Hukuman / Sanksi
				Lisan	Tertulis	Ringan	Sedang	Berat
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

DATA HUKUMAN HAKIM ATAU PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PAINAN TAHUN 2019

No.	Tanggal	Nama, Jabatan	Kesalahan	Hukuman / Sanksi
				Lisan	Tertulis	Ringan	Sedang	Berat
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL