Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA PAINAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Jl. Dr. Moh. Hatta Painan Telp. (0756) 21307 - Fax. (0756) 21707

Website : www.pa-painan.go.id - Email : pa.painan@pta-padang.go.id

SIPP PASistem Informasi Pengawasan MA-RI


Logo Artikel

PROSEDUR MEDIASI

Zona Integritas

Sebaran Covid-19

*

Prosedur Mediasi

Prosedur Mediasi

Prosedur tentang mediasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Selanjutnya Hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak
  2. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut
  3. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut
  4. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali
  5. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan

 

ALUR ADMINISTRASI BERPERKARA SECARA ELEKRONIK (e-Court)

   


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas