Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN AGAMA PAINAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Jl. Dr. Moh. Hatta Painan Telp. (0756) 21307 - Fax. (0756) 21707

Website : www.pa-painan.go.id - Email : pa.painan@pta-padang.go.id

SIPP PASistem Informasi Pengawasan MA-RI


Logo Artikel

PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT HUKUM

Zona Integritas

Sebaran Covid-19

*

Gambar mungkin berisi: 1 orang, teks yang menyatakan 'YUNQ PRWERESILS AGAMA Keluarga Besar Pengadilan Agama Painan Mengucapkan SELAMAT KEPADA YANG MULIA DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO,S.H. menjadi WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI BIDANG YUDISIAL TERPILIH @pa. painan pengadilan agama painan pa-painan.go.id <script type='text/javascript'> <!-- var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy25482 = 'pa.painan' + '@'; addy25482 = addy25482 + 'pta' + '.' + '-p'; document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy25482 + '\'>'); document.write(addy25482); document.write('<\/a>'); //-->\n </script><script type='text/javascript'> <!-- document.write('<span style=\'display: none;\'>'); //--> </script>Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. <script type='text/javascript'> <!-- document.write('</'); document.write('span>'); //--> </script> a.-padang.go.id'

Pertimbangan atau Nasehat Hukum

Dibuat: Kamis, 27 Desember 2018 13:48 | Diperbarui: Kamis, 27 Desember 2018 14:05 | Diterbitkan: Kamis, 27 Desember 2018 13:48 | Ditulis oleh Leo Dwi Cahyono, S.H.I,. M.H | Cetak | Email | Dilihat: 1257

Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan

  1. Permohonan Opini Hukum Mengenai Kewenangan Bank Indonesia Untuk Mengatur Penghapusan Hak Tagih Aset Finansial Bank Indonesia
  2. Sikap Mahkamah Agung Terhadap Organisasi Advokat
  3. Permohonan Pendapat Hukum
  4. Putusan MA tidak berlaku surut
  5. Mahkamah Agung Tidak Dapat Memberikan Suatu Pendapat Hukum Terhadap Suatu Persoalan Yang Mempunyai Potensi Menjadi Perkara Di Pengadilan
  6. Bahwa MA tidak berwenang menafsirkan suatu perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan
  7. Kedudukan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam SEMA No.14 Tahun 2010 tidak terkait dengan formalitas permohonan kasasi/PK
  8. Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata

ALUR ADMINISTRASI BERPERKARA SECARA ELEKRONIK (e-Court)

   


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas